DIRILIS di Jakarta pada 10 September 2023, buku berjudul Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, merupakan seri ke-IV dari buku dengan tema utama tentang urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sebelumnya Ketua MPR Bambang Soesatyo menerbitkan tiga buku bertema PPHN, yaitu Cegah Negara Tanpa Arah (2021), Negara Butuh Haluan (2021), dan PPHN Tanpa Amendemen (2023).
Dalam buku ini Bamsoet kembali menekankan dan mengingatkan semua kalangan tentang urgensi haluan negara. Arah dan masa depan kehidupan berbangsa bernegara perlu atau harus dirumuskan dan disepakati oleh semua elemen bangsa. Dari rumusan program-program pembangunan dan kesepakatan tentang target-target pembangunan nasional itu, akan lahir halauan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Cetak biru dari semua program dan kesepakatan target itu dituangkan dalam dokumen PPHN yang wajib dipatuhi oleh setiap administrasi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Kepatuhan pada PPHN mutlak untuk menghindari program-program pembangunan yang spekulatif atau eksperimental. Saat ini, rumusan PPHN terus berproses di MPR.
Ada beragam tantangan riil yang dihadapi bangsa Indonesia akibat perubahan zaman. Di antaranya meliputi kerja merawat ketahanan dan kemandirian di sektor pangan.
Tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus. Karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ini idealnya ditetapkan dalam PPHN, agar setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkannya.
Perhatian khusus juga harus diberikan pada percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT) untuk mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif. Dari aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), bangsa Indonesia pun harus segera menghadirkan SDM bertalenta digital dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan, pada aspek pembangunan ekonomi, negara-bangsa didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi, utamanya hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Berpijak pada kebutuhan rangkaian program dan target itu, kehadiran PPHN menjadi sebuah keniscayaan. Sebab PPHN menjadi jaminan konstitusional bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Detikcom, “Bamsoet Luncurkan Buku ke-32 Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045”, Minggu 3 September 2023)
